YUDISTI, Nicita Meinanda (2022) Pencapaian Program Hunian Panjaran Nol Rupiah dalam Mengindikasikan Terwujudnya Sistem Penyediaan Perumahan yang Terjangkau dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004-Tesis-2022.pdf Download (3MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004-Tesis-2022.pdf Download (3MB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004_Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2023. Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004_Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2023. Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004_Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2023. Download (3MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004_Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004_Tesis-2022.pdf Download (3MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004-Tesis-2022.pdf Download (3MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nicita Meinanda Yudisti-P2A020004-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Hadirnya program Hunian DP Nol Rupiah bermaksud untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh, krisis penyediaan hunian yang layak, serta ketidakmampuan masyarakat miskin perkotaan untuk memperoleh hunian dengan DP murah. Terpilihnya Anies-Sandi (2017-2022) sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjadi tonggak diwujudkannya program tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam keberjalanannya, realisasi pembangunan Hunian DP 0 Rupiah belum mampu mencapai target secara kuantitas. Selain itu, syarat minimal penghasilan calon pembeli hunian yang awalnya ditargetkan Rp 4 juta dinaikkan menjadi menjadi 14,8 juta. Skema pembayaran yang panjang menjadi bahan pertimbangan calon pembeli. Outbreaks pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 ikut berdampak besar terhadap pasar hunian di Indonesia. Di samping itu, tantangan penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan terus menuntut program pembaruan perkotaan yang mampu bernegosiasi dengan baik antara konsumen, pemerintah, dan pengembang tentang kompensasi harga tanah, status kepemilikan hunian, serta mengurangi laju pemerosotan daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan. Konsep Sistem Penyediaan Perumahan yang Terjangkau dan Berkelanjutan atau Sustainable and Affordable Housing Delivery System (SAHDS) memberikan gambaran ideal penyediaan perumahan yang inklusif dengan memperhatikan aspek sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Fokus penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pencapaian program Hunian DP Nol Rupiah dalam mewujudkan SAHDS menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP). Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-kualitatif (campuran/mixed-method). Sedangkan strategi penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif sequential exploratory yang dilaksanakan terlebih dahulu dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, serta kuesioner. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam memprioritaskan masing-masing kriteria SAHDS agar diimplementasikan dalam program Hunian DP Nol Rupiah. Berdasarkan hasil analisis, kriteria SAHDS yang paling prioritas untuk diimplementasikan pada program Hunian DP Nol Rupiah adalah kriteria komponen sosial-ekonomi yakni “Skema Pembiayaan dengan Harga yang Terjangkau bagi MBR” dan “Keterjaminan terhadap Status Legal Hunian”. Sedangkan kriteria-kriteria komponen fisik lingkungan seperti “Luas Hunian yang Disediakan” dan “Pembinaan mengenai Penggunaan Sumber Daya Ramah Lingkungan” berada pada urutan akhir. Simpulannya, program Hunian DP Nol Rupiah dapat menjadi solusi persoalan penyediaan hunian yang layak bagi MBR, apabila mampu mewujudkan sistem penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, dengan cara menyeimbangkan komponen kriteria sosial-ekonomi, fisik-lingkungan, serta kebijakan dan tata kelembagaan sesuai dengan rekomendasi hasil peringkat yang diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu.

Actions (login required)

View Item