KULSYUM, Ummi (2022) Perlindungan Hak Pekerja Dalam Perjanjan Kerja Bersama (Studi Putusan Nomor.138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Download (181kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Download (182kB)
	PDF (BabI) BAB-I-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2024. Download (570kB)
	PDF (BabII) BAB-II-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2024. Download (511kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2024. Download (206kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	PDF (BabV) BAB-V-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Download (297kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-UMMI KULSYUM-E1A016301-SKRIPSI-2022.pdf.pdf Download (303kB)

Abstract

Perjanjian Kerja Bersama sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan adanya Perjanjian Kerja Bersama yang telah dibuat tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dalam pelaksanaan hubungan industrial dan fungsi Perjanjian Kerja Bersama dalam pelaksanaan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Perjanjian Kerja Bersama dibuat berdarkan Pasal 52 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang syarat sah perjanjian sehingga secara otomatis mengikat mereka yang telah membuatnya, kedudukan Perjanjian Kerja Bersama pun telah diakui dengan adanya beberapa pasal yang menyebutkan mengenai Perjanjian Kerja Bersama salah satunya ialah pasal 103 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai sarana dalam hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama berfungsi sebagai suatu perjanjian antara pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja/buruh, maka para pihak dalam hubungan industrial wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama. Selanjutnya berkaitan dengan putusan hakim sudah tepat namun penegasan bahwa perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dirasa perlu untuk menanggulangi penggunaan kembali ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut oleh perusahaan sesuai ketentuan pasal 127 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item