PRASETYO, Danang Hani (2023) Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 535 PK/Pdt/2017). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Download (20kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Download (392kB)
	PDF (BABI) BAB-I-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	PDF (BabII) BAB-II-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (634kB)
	PDF (BabV) BAB-V-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Download (401kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DANANG HANI PRASETYO-E2B019013-Tesis-2023.pdf.pdf Download (62kB)

Abstract

Pasal 15 UUJN mengatur kewenangan Notaris dan Pasal 16 UUJN mengatur kewajiban Notaris, dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban diperlukannya peran yang berupa serangkaian tindakan yang bersifat mendukung dalam pelaksanaan jabatannya karena akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, apabila Notaris tidak berperan dapat menimbulkan pembatalan akta seperti dalam kasus Putusan MA No 535 PK/Pdt/2017 pembatalan disebabkan adanya ketimpangan antara yang ditulis dalam akta PPJB dan fakta para pihak. Putusan PN Surabaya menyatakan akta yang dibuat Notaris sah dan mengikat sedangkan Putusan PT Surabaya menyatakan akta batal dan tidak mengikat, Putusan MA tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menguatkan Putusan PT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yuridis yang menyebabkan akta PPJB yang dibuat dihadapan Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB sehingga dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menganalisisnya dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian tesis ini bahwa faktor-faktor yuridis yang menyebabkan akta PPJB dibuat oleh Notaris dibatalkan menurut MA yang menguatkan putusan PT karena penggugat konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya tentang bilyet giro bukan untuk pembayaran tanah dalam akta PPJB melainkan untuk jual beli besi tua dimana penggugat (penjual) adalah perantara dalam jual beli tua tersebut. Unsur subjektif yaitu sepakat dalam akta PPJB tidak terpenuhi disebabkan adanya cacat kehendak sehingga pernyataan mengenai pembayaran yang sudah dilakukan sebelum penandatanganan dalam akta bukan fakta serta kehendak yang disepakati. Notaris belum berperan dalam pembuatan akta PPJB, berakibat akta PPJB dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, permasalahan tersebut disebabkan Notaris tidak menjalankan peran yang berupa suatu rangkaian perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan baik itu kewajiban yang sudah diatur secara jelas ataupun kewajiban yang bersifat mendukung dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum seperti dengan : memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e), bertindak saksama yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a), membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Actions (login required)

View Item