SULAKSONO, Yanuar (2023) Inovasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui Bayar Pajak Keliling (Bajakling) (Studi Kasus di Kelurahan Mulyoharjo). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1-Cover Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Download (545kB)
	PDF (Legalitas) 2-Legalitas Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3-Abstrak Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Download (543kB)
	PDF (BabI) 4-Bab-I-Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2024. Download (709kB)
	PDF (BabII) 5-Bab-II-Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2024. Download (758kB)
	PDF (BabIII) 6-BaB-III-Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only until 11 August 2024. Download (555kB)
	PDF (BabIV) 7-Bab-IV-Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (872kB)
	PDF (BabV) 8-Bab-V-Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Download (559kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9-Daftar Pustaka Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Download (633kB)
	PDF (Lampiran) 10-Lampiran Yanuar Sulaksono F2A020013 Tesis 2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)

Abstract

RINGKASAN Adanya pengelolaan pemungutan PBB di Kelurahan Mulyoharjo yang kurang efektif baik dari segi pemungutan yang manual (kunjungan) maupun adanya penyalahgunaan setoran PBB oleh petugas, tentu saja perlu dicarikan inovasi layanan yang mampu mengatasi masalah tersebut. Keluhan adanya pembayaran PBB yang telah disetor oleh subyek pajak namun tetap adanya tagihan telah terjadi sejak lama, dan kenyataan ini dialami oleh puluhan warga dan nilai juga mencapai ratusan juta rupiah. Fenomena ini menjadi bukti lemahnya tata kelola pengeloalan PBB di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang. Peran perangkat kelurahan yang seharusnya menjadi pelayan bagi terselenggaranya pembayaran PBB yang efektif dan efisien, justru sebaliknya. Karena itulah Bajakling menjadi salah stau inovasi yang terus dikembangkan dan diupayakan untuk terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penerapannya. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan inovasi layanan bayar pajak keliling (bajakling) dalam pemungutan PBB di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Sasaran utama penelitian ini adalah pengelola atau petugas pemungut PBB di Kelurahan Mulyoharjo, sementara itu wajib pajak dan pihak kecamatan, inspektorat dan Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) sebagai sasaran pendukung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan model interaktif dipiih sebagai metode analisisnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemungutan PBB di Kelurahan Mulyoharjo sebelumnya menimbulkan banyak keluhan masyarakat, dari tidak ada tanda bukti pembayaran PBB, dan terjadi penggelapan setoran PBB. Atas dasar itulah Kelurahan Mulyoharjo menerapkan inovasi pembayaran PBB dengan sistem Bayar Pajak keliling (Bajakling) dengan menggunakan aplkasi Laku Pandai. Sistem Bajakling ini bila mengadopsi atribut inovasi Rogers (2003) yang meliputi keuntungan relatif, kesesuaian, tingkat kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati sebagian besar telah terpenuhi. Artinya penerapan inovasi Bajakling sudah saatnya diberlakukan guna mengatasi permasalhaan pemungutan PBB di Kelurahan Mulyoharjo, dan dapat dirinci sebagai berikut: (1) Keuntungan relatif yang diterima dari inovasi ini yaitu pelayanan pajak dengan mudah diterima masyarakat atau wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi aparatr kelurahan sebagai pemugut pajak. (2) Kesesuaian dari Inovasi pelayanan pajak ini yaitu dapat menjadi solusi atas maslaah pemungutan PBB selama ini dan memberikan kemudahan wajib pajak melakukan pembayaran. (3) Kerumitan atau kendala inovasi Bajakling selama ini belum terjadi yang krusial, karena sistem sudah tertata dnegan baik serta dukungan SDM baik operator maupun petugas lainnya. (4) Kekhawatiran akan gagal dan respon yang kurang baik tidak terbukti, adaptasi perubahan sistem pembayaran PBB ini berjalan dengan baik. (5) Karakter inovasi kemudahan diamati yaitu dengan mudah diamati dan diawasi, karena pemerintah dituntut untuk dapat melakukan transparansi data dan anggaran. Kata kunci : Inovasi, Pengelolaan PBB.

Actions (login required)

View Item