AFITASARI, Ruli Dwi (2023) IImplementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Download (142kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Download (111kB)
	PDF (BabI) BAB I-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (206kB)
	PDF (BabII) BAB II-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (233kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (251kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	PDF (BabV) BAB V-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Download (178kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Download (116kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Ruli Dwi Afitasari-F1B019010-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian pelayanan yang ada di Kecamatan Pekuncen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, Kecamatan Pekuncen mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang terbatas sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi kurang maksimal. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (1975), yang dikaji dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Teori ini dikembangkan untuk melihat bahwa implementasi kebijakan berjalan dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Pekuncen sudah cukup baik. Namun, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen hanya terdapat pelayanan non perizinan sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan administrasi terpadu kecamatan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan di Kecamatan Pekuncen belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, dan Sumber Daya di Kecamatan Pekuncen masih belum optimal, sedangkan Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi, Disposisi Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik sudah baik. Kecamatan Pekuncen diharapkan perlu menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 supaya pelayanan menjadi lebih baik.

Actions (login required)

View Item