PARAMITA, Mahardina Pradnya (2023) Tanggung Jawab Akulaku dan Merchant terhadap Konsumen serta Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembelian Smartphone Blackmarket secara Online. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Download (63kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (634kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRACT-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Download (95kB)
	PDF (BabI) BAB-I-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2024. Download (368kB)
	PDF (BabII) BAB-II-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2024. Download (428kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2024. Download (117kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (771kB)
	PDF (BabV) BAB-V-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Download (69kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTARPUSTAKA-MAHARDINAPP-E2A021039-THESIS-2023.pdf Download (244kB)

Abstract

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. Berbelanja melalui electronic commerce (e-commerce) tidak jarang juga timbul permasalahan salah satu kasusnya adalah kasus transaksi jual beli smartphone blackmarket di platform e-commerce dimana IMEI smartphone tersebut tidak terdaftar. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Undang – undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce. Tujuan tesis ini adalah menganalisis tanggung jawab Akulaku dan merchant terhadap konsumen atas pembelian smartphone blackmarket di toko online, kedua untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas kasus smartphone blackmarket berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembelian smartphone blackmarket di AKULAKU, Tanggung jawab atas pembelian smartphone blackmarket adalah tanggung jawab merchant sesuai dengan Pasal 19 UUPK, karena konsumen telah menerima barang tidak sesuai perjanjian, dan berdasarkan Pasal 8 Syarat dan Ketentuan AKULAKU yang menetapkan bahwa merchant wajib menanggung risiko sendiri dan Akulaku memiliki batasan atas tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen, namun Akulaku wajib turut bertanggung jawab jika dilihat dari hubungan hukum dengan merchant, karena jika Akulaku tidak menindaklanjuti kasus tersebut maka konsumen akan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia, Perlindungan hukum untuk konsumen dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pendekatan preventif melibatkan undang-undang seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Kepabeanan, dan KUH Perdata, yang memberikan hak-hak seperti kompensasi dan ganti rugi. Perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi mencakup pengadilan umum dan gugatan terhadap pelanggaran UU ITE. Non litigasi melibatkan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Syarat dan Ketentuan AKULAKU juga memberikan opsi penyelesaian melalui musyawarah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, prakteknya menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan ganti rugi dari merchant sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Evaluasi implementasi perlindungan hukum represif menjadi penting untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Saran dari penelitian ini yaitu bahwa pertama AKULAKU sebaiknya meningkatkan selektivitas dalam menerima merchant, dengan mengimplementasikan pemeriksaan kredibilitas, verifikasi identitas, sertifikasi, sistem penilaian, peraturan ketat, dan pelatihan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen. Kedua Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan undang-undang yang lebih spesifik mengenai blackmarket guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menangani transaksi ilegal, dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko yang terkait dengan pembelian di pasar gelap.

Actions (login required)

View Item