SABRINA, Nurlita (2023) Penerapan Good Corporate Governance dalam Prinsip Transparansi dan Akutanbilitas pada Pelayanan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (Penelitian di PT. Taspen Cabang Purwokerto). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Download (411kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Download (389kB)
	PDF (BabI) BAB-I- Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2025. Download (608kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2025. Download (593kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2025. Download (510kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nurlita Sabrina -F1B020116-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (978kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Download (389kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024.pdf Download (502kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Nurlita Sabrina-F1B020116-Skripsi-2024..pdf Restricted to Repository staff only Download (996kB)

Abstract

Tata kelola perusahaan yang baik, atau dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG), berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan transparan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG). Dua prinsip ini memainkan peran integral dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan program pensiunan ASN, termasuk di kantor cabang PT. Taspen Cabang Purwokerto. Meskipun PT. Taspen memiliki tingkat indeks penerapan GCG yang sangat baik, adanya keluhan dari peserta pensiunan di kantor cabang menunjukkan perlunya lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan dana pensiun di PT Taspen Purwokerto mengadaptasi tiga indikator kunci untuk mengukur tingkat transparansi: tingkat keterbukaan proses pelayanan, kemudahan peraturan dan prosedur, serta akses informasi. Selanjutnya, akuntabilitas diukur melalui tiga indikator: acuan pelayanan, solusi yang ditawarkan, dan prioritas pelayanan. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator kunci sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di PT Taspen Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lima informan, termasuk karyawan dan peserta pensiunan di Taspen Purwokerto. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari sumber internal lembaga dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Taspen KC Purwokerto menerapkan pelayanan transparan dengan memberikan informasi jelas mengenai waktu, biaya, prosedur, dan dasar hukum pelayanan, termasuk keterangan bahwa tidak ada biaya pelayanan untuk pensiunan. Upaya transparansi ini juga terlihat dari banner pelayanan di kantor Taspen Purwokerto. Prinsip akuntabilitas dijalankan dengan baik, tercermin dari keseluruhan indikator tingkat akuntabilitas, dengan kantor mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dalam pelayanan dana pensiunan. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa PT Taspen Purwokerto telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai biaya pelayanan, prosedur yang mudah dipahami, dan waktu pelayanan. Meskipun meraih Penghargaan Badan Publik Informatif pada 2022, terdapat keterlambatan dalam proses klim yang dirasakan oleh para pensiunan. Website Taspen Care, yang seharusnya menjadi saluran untuk pertanyaan dan keluhan, dianggap kurang transparan, menciptakan ketidakpastian terkait penanganan keluhan. Selain itu, website tersebut kurang dikenal oleh banyak peserta pensiunan. Meskipun penerapan prinsip akuntabilitas terlihat melalui SOP dan pelatihan karyawan, tanggung jawab terhadap keluhan masih perlu diperkuat, terutama melalui bukti transparan yang dapat diakses melalui website.

Actions (login required)

View Item