PURWOKO, Sigit (2024) Diskursus Pengelolaan Pelayanan Publik Terintegrasi Kepelabuhanan Perikanan di Pelayanan Terpadu Satu Atap UPT KKP dengan pendekatan Whole of Goverment. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Download (221kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sigit Purwoko-F2A012014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (847kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Download (290kB)
	PDF (BabI) BAB I-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2025. Download (466kB)
	PDF (BabII) BAB II-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2025. Download (711kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2025. Download (361kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) BAB V-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Download (306kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Download (454kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Sigit Purwoko-F2A021014-Thesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemerintah telah menekankan peningkatan pelayanan publik dengan membentuk Mall Pelayanan Publik, mengintegrasikan layanan publik dalam satu tempat untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kualitas layanan publik menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor kepelabuhanan perikanan, layanan pelayanan seperti penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan hal penting. Namun, proses ini melibatkan beberapa instansi dan dokumen dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Karantina Kesehatan. Meskipun demikian, ada tantangan seperti fragmentasi dan ego sektoral yang mempengaruhi efisiensi layanan. Terdapat upaya seperti Whole of Government (WoG) untuk mengatasi hal ini dengan mendukung kolaborasi lintas-sektor dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Laporan Ombudsman juga menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal, terdapat maladministrasi, yang menimbulkan banyak laporan dari masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi pelayanan publik dalam MPP atau Gedung Pelayanan menjadi penting, bukan hanya untuk co-location, tapi juga integrasi proses kerja, sharing data, dan perubahan pola pikir dari sektoral menuju kinerja bersama. Dalam konteks penelitian, fokus pada penyelenggaraan layanan terintegrasi di sektor kepelabuhanan perikanan dan penerbitan SPB di Pelayanan Terpadu Satu Atap UPT KKP dengan pendekatan WoG untuk mengevaluasi restrukturisasi lembaga, budaya bersama, dan pertukaran data yang mendukung serta faktor-faktor penghambat dalam integrasi pelayanan publik. Secara umum, penelitian tersebut dilakukan di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan melibatkan beberapa instansi terkait. Ini melibatkan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada Whole of Government (WoG) dalam meningkatkan kualitas layanan publik di gedung tersebut. Metode kualitatif yang diaplikasikan memungkinkan peneliti untuk memahami masalah sosial secara mendalam dan interpretatif. Adapun pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi memberikan cakupan yang luas dalam memperoleh informasi yang relevan dari berbagai sumber. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan integrasi pelayanan publik di Gedung PTSA UPT KKP adalah sebagai berikut: 1. Aspek restrukturisasi lembaga PTSA telah dilakukan bertahap namun belum terdapat legal aspek dalam kelembagaannya; Kejelasan tugas dan peran setiap instansi sudah jelas serta telah melakukan evaluasi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. 2. Aspek budaya bersama telah dilakukan namun perlu upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan efektivitas dan keterpaduannya; 3. Aspek pertukaran data dan informasi telah dilakukan namun belum ada penggunaan aplikasi terintegrasi; 4. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Terintegrasi: keterbatasan pemanfaatan teknologi bersama dan setiap instansi fokus pada pencapaian hasil dan kepentingannya masing-masing. Kata Kunci: Mall Pelayanan Publik, Whole of Government (WoG).

Actions (login required)

View Item