YAHYA, Rizqi Almasitta (2024) Kewenangan dan Implikasi Tindakan Penjabat Kepala Daerah dalam Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin dan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Download (315kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (897kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Download (316kB)
	PDF (BabI) BAB I_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2025. Download (397kB)
	PDF (BabII) BAB II_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2025. Download (539kB)
	PDF (BabIII) BAB III_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only until 25 June 2025. Download (300kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	PDF (BabV) BAB V_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Download (279kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_RIZQI ALMASITTA YAHYA_E1A020169_SKRIPSI_2024.pdf Download (306kB)

Abstract

Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2022 menyebabkan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ pada September 2022, yang memperluas kewenangan Pj Kepala Daerah dalam memberikan Hukuman Disiplin dan Mutasi ASN. Namun, pada April 2023, diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 mengembalikan limitasi kewenangan yang ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan Pj Kepala Daerah dalam memberikan hukuman disiplin dan mutasi ASN pasca Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, serta menilai keabsahan tindakan Pj Kepala Daerah. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisis dan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif serta spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang tidak sah pada Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/Sdj Tahun 2022, sementara Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 mengembalikan limitasi kewenangan sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. Adanya diharmonisasi peraturan memicu Pj Kepala Daerah melampaui wewenangnya sehingga tindakannya tidak sah. Bagi ASN yang dirugikan atas keputusan Pj Kepala Daerah yang melampaui wewenangnya dapat mengajukan banding administrasi, keberatan dan gugatan ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item