LATHIFAH, Fildzah (2024) Strategi Advokasi Amnesty International dalam Menangani Pelanggaran HAM atas Kebijakan War on Drugs di Filipina Tahun 2017-2022. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
COVER-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Download (63kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Download (389kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Download (106kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 August 2025. Download (387kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 23 August 2025. Download (691kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Download (45kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Fildzah Lathifah-F1F020023-Skripsi-2024.pdf Download (215kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan War on Drugs di era Presiden Rodrigo Duterte yang bertujuan untuk menekan angka kejahatan narkoba di Filipina. Penerapan kebijakan tersebut dikarenakan Filipina menjadi negara dengan peredaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia, karena letak geografis dari Filipina yang sangat strategis. Namun, penerapan kebijakan War on Drugs ini menuai pro dan kontra dari aktor lokal maupun internasional dikarenakan implementasi kebijakan War on Drugs melanggar HAM berta yakni extrajudicial killing. PAHRA sebagai NGO lokal ruang geraknya untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM menjadi terbatas dikarenakan blokade ynag dilakukan pemerintah Filipina. Amnesty International sebagai aktor yang lebih kuat hadir untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina menggunakan empat strategi advokasi yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International berhasil sampai pada tahap aktor internasional seperti negara lain dan organisasi internasional berpihak pada apa yang disuarakan oleh Amnesty International, namun sayangnya tidak dapat mengubah kebijakan dan perilaku Filipina terkait War on Drugs. Pemerintah Filipina tetap menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang salah, bahkan Presiden Duterte sebagai pemimpin Filipina tetap anti-kritik terhadap masyarakat internasional yang tidak setuju dengan implementasi kebijakan War on Drugs. Kata Kunci: Perang Narkoba, Hak Asasi Manusia, Filipina, Amnesty International, Advokasi
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | F24356 |
Uncontrolled Keywords: | Perang Narkoba, Hak Asasi Manusia, Filipina, Amnesty International, Advokasi |
Subjects: | A > A300 Amnesty H > H330 Human rights I > I234 International law |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Hubungan Internasional |
Depositing User: | Mrs Fildzah Lathifah |
Date Deposited: | 23 Aug 2024 09:17 |
Last Modified: | 23 Aug 2024 09:17 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/29387 |
Actions (login required)
View Item |