Wibowo, Rezqiyan Bagus (2024) Pertanggungjawaban dan Kedudukan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Gugatan Pembatalan Merek Dagang. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Download (243kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (913kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Download (223kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2025. Download (438kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2025. Download (935kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2025. Download (233kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Download (227kB)
	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rezqiyan Bagus Wibowo-E2A022029-Tesis-2024.pdf Download (474kB)

Abstract

Semakin meningkatnya sengketa merek yang diajukan melalui gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga atas dasar adanya merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek terkenal milik pihak lain, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pemilik merek. Pada gugatan pembatalan merek tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam surat gugatan meskipun perbuatannya dalam pelaksanaan pendaftaran merek telah menimbulkan kerugian kepada pemilik merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Pemeriksa dalam Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Substantif kepada Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pendaftaran merek di Indonesia dan menganalisis kedudukan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan pembatalan merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif berdasarkan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan secara studi pustaka (bibliography study) melalui analisis kualitatif yang diteliti dengan logika induktif menggunakan metode interpretasi/penafsiran gramatikal dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum Pemeriksa dalam Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Substantif atas pendaftaran merek di Indonesia dibebankan kepada Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan, sebagaimana kedudukan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan pembatalan merek dagang Profil Tank dan Creed Millesime yang diajukan pada Pengadilan Niaga memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai Tergugat (saat ini ditarik sebagai Turut Tergugat).

Actions (login required)

View Item