INSANI, Izzatul Zain (2017) Kriteria Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Wewenang Kedinasan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (102kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
|
|
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB) |
|
|
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB) |
|
|
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) |
|
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf Download (231kB) | Preview |
Abstract
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa apabila pejabat pemerintahan sebagaimana berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian Atau Pelaksana Tugas. Dalam melakukan penunjukan pelaksana tugas diperlukan suatu kriteria. Pelaksana tugas dilekati wewenang dan memperoleh wewenangnya melalui mandat. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kriteria penetapan pelaksana tugas jabatan kepala dinas di pemerintah kabupaten/kota dan Implikasi hukum terhadap Pelaksana Tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku buku literatur,dan situs situs internet. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam menetapkan kriteria peaksana tugas jabatan kepaladinas di pemerintahan kabupaten/kota didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.-30/V.20-3/99, kriteria untukmenjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas, yaitu: Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan tersebut beradapada eselon yang sama atau setingkat lebih tinggi dilingkungan unit kerjanya. Implikasi hukum terhadap Pelaksana Tugas Kedinasan yang dilaksanakan olehPelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaksanatugas kepala dinas mempunyai kewenangan terbatas dalam hal mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, meliputi: pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E17329 |
| Uncontrolled Keywords: | Criteria in determining task performer, Head of department, legal implication Kriteria Penetapan pelaksana tugas, Jabatan kepala Dinas, Implikasi hukum |
| Subjects: | A > A52 Administrative law C > C432 Civil service |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Endang Kasworini |
| Date Deposited: | 06 Nov 2018 02:43 |
| Last Modified: | 13 Aug 2020 04:39 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/332 |
Actions (login required)
 |
View Item |