ARIFA, Audina Noor (2016) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Token Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bekasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Download (598kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Download (602kB)
	PDF (BabI) BAB I-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (663kB)
	PDF (BabII) BAB II-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (995kB)
	PDF (BabIII) BAB III-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 2 July 2026. Download (625kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Download (526kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-AUDINA NOOR ARIFA-E1A012319 -2016.pdf Download (529kB)

Abstract

Pada zaman modern ini, kebutuhan masyarakat mengenai penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik semakin meningkat. Tenaga listrik ini mempunyai peranan yang penting bagi negara maupun masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, PLN berinovasi dimana dulu masyarakat hanya dapat menggunakan listrik paskabayar tapi sekarang masyarakat juga dapat menggunakan listrik prabayar yang merupakan inovasi terbaru dari PLN yang dinamakan listrik pintar, akan tetapi banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa token listrik yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan jumlah token listrik yang mereka harapkan. Masyarakat disini sebagai konsumen tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tidak terlepas dari perlindungan konsumen karena UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Token Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dan data primer yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna token listrik khususnya berkaitan dengan hak-hak konsumen sudah diterapkan dengan baik oleh PLN Bekasi selaku pelaku usaha, khususnya mengenai Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dimana konsumen yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jumlah token listrik sesuai haknya disini PLN Bekasi sudah memberikan informasi kepada konsumen baik di dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar dan melalui website pln yaitu www.pln.co.id mengenai token listrik sendiri tidak sama dengan pulsa dan apabila konsumen membeli token listrik, konsumen akan mendapatkan kWh bukan berupa rupiah. Akan tetapi PLN Bekasi sebaiknya lebih meningkatkan lagi mengenai pemberian informasi kepada konsumen, bisa berupa sosialisasi mengenai listrik pintar dan penghitungan token listrik karena masih banyak konsumen yang belum mengetahui hal tersebut.

Actions (login required)

View Item