HANDAYANI, Dinar Eka (2025) Legal Protection for Consumers in the Use of kWh Meter Devices (A Case Study of Decision Number 80 K/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Bjb). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021-SKRIPSI-2025.pdf Download (131kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Download (147kB)
	PDF (BabI) BAB I_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (302kB)
	PDF (BabII) BAB II_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (399kB)
	PDF (BabIII) BAB III_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 August 2026. Download (226kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (BabV) BAB V_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Download (168kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_DINAR EKA HANDAYANI_E1B019021_SKRIPSI_2025.pdf Download (192kB)

Abstract

Energi listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan sengketa antara PT PLN (Persero) dengan konsumennya terkait keabsahan tagihan susulan sebesar Rp. 33.325.249 akibat dugaan pelanggaran pemakaian listrik yang belum didukung oleh bukti yang memadai oleh pihak konsumen. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen PT PLN (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hak konsumen dalam kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang ditetapkan dalam Pasal 4 UUPK, serta dalam Pasal 29 UUK yang menyatakan bahwa konsumen listrik memiliki kewajiban, salah satunya menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Proses penyelesaian sengketa pada kasus ini dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi yaitu pengadilan, dan jalur nonlitigasi yaitu di luar pengadilan, melalui BPSK, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Meskipun kedua jalur telah digunakan, penerapan asas pembalikan beban pembuktian belum optimal. Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan hukum acara dalam sengketa konsumen agar prinsip perlindungan konsumen dapat diterapkan secara maksimal.

Actions (login required)

View Item