NURKHAERANI, Ana (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Bank dan Implikasi Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/Pdt/2019/PT DKI dan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt/2021). Masters thesis, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

	PDF (Cover) COVER_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Download (20kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Download (66kB)
	PDF (BabI) BAB 1_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (310kB)
	PDF (BabII) BAB 2_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (467kB)
	PDF (BabIII) BAB 3_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (90kB)
	PDF (BabIV) BAB 4_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	PDF (BabV) BAB 5_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Download (78kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_ANA NURKHAERANI_E2B023001_TESIS_2025.pdf.pdf Download (171kB)

Abstract

Bank sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen atas pelunasan utang debitur apabila terjadi cidera janji. Pada Putusan PT DKI No. 486/PDT/2019/PT DKI dan Putusan MA No. 559 K/Pdt/2021, hak tanggungan yang dimiliki Bank dinyatakan cacat hukum, namun terdapat perbedaan pendapat majelis hakim di Mahkamah Agung, Ketua Majelis menilai pemegang hak tanggungan beritikad baik harus dilindungi, sedangkan hakim anggota menilai adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta yang dijadikan dasar kepemilikan objek hak tanggungan sehingga hak tanggungan bank cacat hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap Bank selaku pemegang hak tanggungan yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan dan bagaimana implikasi hukum terhadap tanggung jawab PPAT kepada Bank atas hak tanggungan yang dinyatakan cacat hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pada studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/PDT/2019/PT DKI dan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt/2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif analitis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 486/PDT/2019/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt/2021, bank tidak memperoleh perlindungan hukum represif karena objek hak tanggungan diperoleh debitur berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat secara melawan hukum, yaitu tanpa kehadiran dan tanda tangan penjual yang berhak. Bank juga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan pengecekan langsung terhadap objek jaminan, sehingga tidak memenuhi unsur itikad baik sebagai pemegang hak tanggungan yang seharusnya memperoleh perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Bank tetap dapat memperoleh perlindungan hukum preventif berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, perjanjian kredit, klausul penggantian jaminan, dan upaya hukum perdata berupa gugatan wanprestasi, sita jaminan, eksekusi, atau gugatan perbuatan melawan hukum. Implikasi hukum terhadap tanggung jawab PPAT kepada Bank atas hak tanggungan yang cacat hukum akibat perbutan melawan hukum yang dilakukannya adalah tanggung jawab hukum perdata, di mana PPAT dapat dituntut ganti rugi oleh Bank berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena tidak melakukan verifikasi identitas para pihak dalam akta, sehingga akta tidak ditandatangani oleh pihak yang berhak, PPAT melanggar Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998, Pasal 53 dan Pasal 54 Perkaban Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang kewajiban PPAT memeriksa data formil para penghadap.

Actions (login required)

View Item