DEWI, Kartika (2017) Analisis Normatif Kewenangan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (26kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Legalitas)
legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (170kB) | Preview |
|
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB) |
|
|
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB) |
|
|
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB) |
|
|
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) |
|
|
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (21kB) | Preview |
Abstract
Kewenangan pembinaan PNS dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Wewenang pembinaan PNS merupakan kewenangan Presiden yang tertuang di dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 53. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa sistem pembinaan merupakan bagian dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada sistem pembinaan terdapat dua sistem, yaitu sistem karier dan sistem prestasi kerja. Permasalahan yang akan dibahas adalah kewenangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan kendala setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundangundangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Penelitian ini diperoleh bahwa kewenangan pembinaan PNS dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN telah dijelaskan. Pembinaan PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ini tidak menjelaskan mengenai secara rinci sistem pembinaan PNS yaitu sistem karier dan sistem prestasi kerja, serta Kendala pembinaan PNS dikarenakan masih adanya kekurangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, serta dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil belum adanya peraturan yang baru secara khusus mengenai pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E17250 |
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara |
| Subjects: | A > A52 Administrative law C > C432 Civil service P > P144 Performance standards |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Anisa Sri Restanti |
| Date Deposited: | 26 Nov 2018 03:49 |
| Last Modified: | 29 May 2020 03:09 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/424 |
Actions (login required)
 |
View Item |