HANUN, Alya Qonita (2020) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Studi pada Putusan Nomor 1024 K/ PDT.Sus-PHI /2017). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-2020.pdf Download (144kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-2020.pdf Download (285kB)
	PDF (BabI) BAB I-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	PDF (BabII) BAB II-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	PDF (BabV) BAB V-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alya Qonita Hanun-E1A015028-SKRIPSI-HUKUM-2020.pdf Download (272kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 1024/PDT.Sus-PHI//2017 mengenai perkara pemutusan hubungan kerja(PHK) pada pekerja PT Prima Tigon Global. Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak sering kali terjadi karena adanya klausul dalam perjanjian kerja yang tidakmenguntungkan bagi pekerja. Perjanjian kerja tersebut salah satunya tertuang dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan undangundangdan analisis. Spesifikasi penelitian deskriptif, sumber bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratifdan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diketahuibahwa hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PTPrima Tigon Global terhadap pekerjanya merupakan Pemutusan Hubungan Kerjasepihak, dan pemohon kasasi melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d dan 62Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkanbahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnyajangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnyahubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepadapihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangkawaktu perjanjian kerja. Dalam hal ini, Pemohon kasasi memiliki kewajibanmembayar sisa upah kepada Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi memiliki hakmendapatkan sisa upah karena PT Prima Tigon Global sebagai pihak yangmengakhiri hubungan kerja.

Actions (login required)

View Item