PUTRA, Nurshoim Ramadhan (2020) Sanksi Pidana terhadap Ayah Kandung sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandungnya yang Masih Dibawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bko). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER SKRIPSI.pdf Download (332kB)
	PDF (Legalitas) COVER SAMPAI HALAMAN TERAKHIR SEBELUM BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) SKRIPSI LENGKAP - Copy.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
	PDF (BabII) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	PDF (BabIII) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	PDF (BabIV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (802kB)
	PDF (BabV) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (496kB)

Abstract

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat memprihatinkan karena setiap anak sewajarnya haruslah mendapatkan perhatiandan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, karenasetiap anak biasanya masih terlalu polos dan penurut. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana sanksi bagi ayah yang melakukan kejahatan kesusilaanterhadap anak kandungnya, yaitu antara Wardi Bin Zar’I dengan Vallerya KimberlyBinti Wardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bko dan untuk mengetahui mengenai putusan majelis hakim dalam kasus inisudahkah memenuhi unsur keadilan dalam penjatuhan sanksinya. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif denganmetode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan. Jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan adalahmetode teks naratif. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif,serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil dalam penerapan sanksi danunsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018PN.Bko. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun rumusan sanksi pidana dalamUndang-Undang 35 Tahun 2014 telah direvisi dalam Undang-Undang 17 Tahun2016 yang memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitaspelaku, menurut teori gabungan penjatuhan sanksi selain untuk membalaskesalahan dari pelaku juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dan sebagaiupaya prevensi, oleh karena itu majelis hakim seharunya memberikan pidanatambahan kepada pelaku. untuk melindungi masyarakat dan sebagai upayaprevensi. Unsur keadilan pada putusan majelis hakim telah terpenuhi denganpenjatuhan pidana pokok berupa penjara dan denda kepada pelaku. Pihak saksikorban dan pihak terdakwa selama proses persidangan mendapatkan haknya untukdapat saling mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 52 KUHAP danPasal 5 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PerlindunganSaksi Dan Korban.

Actions (login required)

View Item