ISNANTO, Kuat Herry (2021) Tanggung Jawab Administratif Penyelenggara Pengelolaan Big Data Dalam Perlindungan Hak Privasi Masyarakat. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (COVER) COVER_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Download (139kB)
	PDF (LEGALITAS) FILE LEGALITAS_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	PDF (Abstrak) RINGKASAN_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Download (136kB)
	PDF (BabI) BAB I_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	PDF (BabII) BAB II_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	PDF (BabIII) Bab III_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	PDF (BabV) Bab V_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_KUAT HERRY ISNANTO_E2A019051_TESIS_2021.pdf Download (478kB)

Abstract

Big data merupakan salah satu teknologi dimana teknologi tersebut menjadi alternatif bagi semua pihak yang berkentingan baik pihak individu, pemerintah, swasta ataupun pihak pihak lain yang memanfaatkan teknologi tersebut. Gaya hidupa manusia modern yang haruskan kita turut serta dalam perkembangan zaman akan mengikuti teknologi yang berkembang apalagi sekarang dunia sedang dilanda pandemic covid-19 dimana interaksi secara langsung tatap muka sangat dibatasi guna mencegah penularan virus covid-19. Negara kita sebagai Negara hukum tentu saja berkewajiban melindungi warganya dari dampak yang ditimpulkan dalam pengelolaan big data baik yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dikarenakan data data privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia akan menjadi obyek pelanggaran jika pengelolaan big data ini tidak diatur secara baik oleh undang-undang. Oleh sebab itu penulis merumuskan permasalahan mengenai Penyelenggara pengelolaan big data dalam memberikan perlindungan hak privasi Masyarakat? dan Tanggung jawab hukum administratif penyelengara pengelolaan big data yang melanggar hak privasi masyarakat terhadap data yang dikelola? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitsis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data berdasarkan wawancara secara komperhensif dengan metode studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penyelenggara pengelolaan big data dalam memberikan perlindungan hak privasi masyarakat belum diatur secara khusus mengenai penyelenggara big data di Indonesia. Namun mengenai memberikan perlindungan terhadap hak privasi terhadap data pribadi telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya, PP No. 71 Tahun 2019 dan juga PP No. 80 Tahun 2019, oleh sebab itu setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas pelindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas pelindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (best practices) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut dan tanggung jawab hukum administratif penyelengara pengelolaan big data yang melanggar hak privasi masyarakat terhadap data yang dikelola adalah kewajiban administratif dari Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan yang terkait pelindungan data pribadi yaitu antara lain Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan serta Badan Pelindungan Konsumen Nasional, karena tentunya pemilik data pribadi adalah pengguna sistem sebagai konsumen.

Actions (login required)

View Item