MIANO, Muhammad Ryan Ramadhani (2022) Peran Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam Sengketa Blokade Wilayah Udara (Studi tentang Kasus Blokade Wilayah Udara Qatar oleh Mesir dan Negara-negara Teluk pada 2017). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Download (145kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Download (112kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Download (118kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Muhammad Ryan Ramadhani Miano-E1A017109-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)

Abstract

Hukum internasional mengenal penyelesaian sengketa dengan dua cara, yaitu penyelesaian secara damai dan kekerasan. Hukum internasional juga telah menetapkan kewajiban minimum kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai dalam Pasal 33 Piagam PBB. Sengketa blokade wilayah udara terjadi antara Qatar dengan Mesir dan Negara-negara Teluk yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab pada 2017. Blokade udara diterapkan oleh Mesir dan Negara-negara Teluk dengan melarang penerbangan maskapai Qatar ke wilayah Mesir dan Negara-negara Teluk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan blokade menurut hukum internasional dan peran Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam penyelesaian sengketa blokade wilayah udara antara Qatar dengan Mesir dan Negara-Negara Teluk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa awalnya blokade merupakan operasi militer Angkatan Laut yang diatur dalam beberapa ketentuan seperti Deklarasi Paris 1856 tentang Penghormatan Hukum Maritim dan Deklarasi London 1909 tentang Hukum Perang Laut. Blokade wilayah udara saat ini diatur dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB 1945 yang memberikan persetujuan suatu tindakan sanksi oleh Dewan Keamanan kepada negara yang melanggar Piagam PBB. Peran OPSI dalam menyelesaikan sengketa blokade wilayah udara antara Qatar dengan Mesir dan Negara-Negara Teluk, yaitu dengan mengeluarkan keputusan yang meminta Mesir dan Negara-negara Teluk untuk membuka kembali blokade wilayah udara yang mereka lakukan terhadap Qatar. Keputusan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Internasional No. 173 tertanggal 14 Juli 2020. Pada akhirnya sengketa mengenai blokade udara tersebut diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB.

Actions (login required)

View Item