Yenadila, Shafa (2022) Tanggung Jawab Hukum Griya Sehat Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (80kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (64kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Shafa Yenadila-E1A017321-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (115kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi tanggung jawab hukum griya sehat dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan bentuk tanggung jawab hukum griya sehat dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab hukum griya sehat dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer sudah menunjukan taraf sinkronisasi secara vertikal. Artinya, peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum griya sehat dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memiliki derajat lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bentuk tanggung jawab hukum griya sehat dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada peraturan perundang-undangan meliputi tanggung jawab hukum griya sehat secara perdata berupa mengganti kerugian berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan tanggung jawab hukum administratif berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item