INAYAH, Asti (2020) Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana dapat Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good Governance. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.COVER Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Download (111kB)
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK 1Asti Inayah-E2A017009-2020 fix.pdf Download (204kB)
	PDF (BabI) BAB I-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (642kB)
	PDF (BabII) BAB II-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	PDF (BabV) BAB V-Asti Inayah-E2A017009-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka2_1.pdf Download (485kB)

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilu merupakan representasi dari perwakilan rakyat yang memiliki kualifikasi dan latar belakang yang baik sehingga melalui peran lembaga independen KPU memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang membatasi hak politik mantan narapidana korupsi. Pembatasan terhadap kebebasan berkontribusi dalam pemilu bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum di Indonesia yang menjujung tinggi hak asasi manusia yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Governance di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA 46 P/HUM/2018 bahwa Pemohon merupakan mantan narapidana korupsi dan tidak pernah dicabut hak politiknya akibat berlakunya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sebuah keniscayaan bahwa pencalonan legislatif berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Berlakunya Putusan MA berimplikasi pada penyelenggaraan good governance dalam prinsip partisipasi, yakni keterlibatan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintah dalam pemilu sekalipun seseorang tersebut merupakan mantan narapidana korupsi, sebagaimana keputusan yang dihasilkan memiliki kesamaan pada konsep negara hukum dan good governance dalam menciptakan perspektif Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi dalam peraturan seolah menisyaratkan bahwa mantan narapidana tidak bisa dibatasi hak politiknya.

Actions (login required)

View Item