DEWI, Riska Melia (2020) Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.COVER-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Download (148kB)
	PDF (Legalitas) 2.LEGALITAS-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	PDF (Abstrak) 3.ABSTRAK-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Download (181kB)
	PDF (BabI) 4.BAB-I-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	PDF (BabII) 5.BAB-II-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	PDF (BabIII) 6.BAB-III-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	PDF (BabIV) 7.BAB-IV-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	PDF (BabV) 8.BAB-V-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9.DAFTAR PUSTAKA-RISKAAMELIADEWI-E2A018040-TESIS-2020.pdf Download (166kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Sumber Data primer meliputi : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengamen, pengemis. Sumber data sekunder : data studi kepustakaan, Data disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam tesis ini, efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam pelaksanaannya tidak efektif, karena meskipun telah dilakukan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat tersebut, namun panyakit masyarakat tersebut masih saja terus terjadi bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berarti tujuan dari dibentuknya Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tidak tercapai. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat, meliputi: a. Struktur hukum: 1) Masih rendahnya kualitas SDM dan ketrampilan anggota Linmas yang ada di desa se kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 2) Kurang sebanding dan proporsionalnya jumlah anggota Satpol PP dengan jumlah dan luasan sasaran yang ditertibkan; 3) Masih kurang dalam melaksanakan penyuluhan tentang Perda; 4) Belum tersedianya sarana rehabilitasi pengemis, gelandangan psikotik, gelandangan non psikotik, pengamen, orang terlantar /anak jalanan, dan pelacuran; 5) Kurangnya komunikasi/ koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan dinas/instansi terkait dalam penegakan Perda. b. Faktor budaya: Dari faktor budaya hukum adalah kurangnya keperdulian masyarakat untuk berpartisipasi memberantas penyakit masyarakat seperti : pengemis, gelandangan psikotik, gelandangan non psikotik, pengamen, orang terlantar /anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelacuran. Di samping itu masih adanya nilai-nilai masyarakat yang memandang bahwa memberi kepada pengemis adalah sesuatu yang mulia. Kemudian ada beberapa masyarakat pedesaan yang memproduksi minuman beralkohol secara tradisonal (ciu dan tuak) sebagai mata pencaharian, seperti di wilayah Desa Cikakak, Kecamatan Wangon yang memproduksi minuman beralkohol jenis ciu.

Actions (login required)

View Item