ARDANI, Husna Rahma (2022) Peradilan In Absentia (Tanpa Kehadiran Terdakwa) pada Tindak Pidana Korupsi Honggo Wendratno (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Download (42kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Download (39kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Husna Rahma Ardani-E1A018240-Skripsi-2022.pdf Download (246kB)

Abstract

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa dalam persidangan, tetapi dalam peradilan In Absentia khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Persidangan In Absentia merupakan salah satu upaya memberantas praktek korupsi dengan memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan in absentia berdasarkan asas hukum acara pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan in absentia terhadap tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan in absentia tidak melanggar asas hukum acara pidana kehadiran terdakwa karena terdapat pengaturan khusus mengenai peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst secara in absentia karena dalam hal ini terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keterangan terdakwa telah disampaikan oleh penyidik.

Actions (login required)

View Item