TALITASARI, Sherly Yuniadi (2022) Tanggung Jawab Hukum Komisi Etik Penelitian Kesehatan (Kepk) Dalam Pemberian Persetujuan Etik Penelitian Dan Uji Klinik Alat Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-SKRIPSI-2022.pdf Download (215kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-SKRIPSI-2022.pdf Download (343kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-SKRIPSI-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sherly Yuniadi Talitasari-E1A017173-skripsi-2022.pdf Download (438kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dalam pemberian persetujuan etik penelitian dan uji klinik alat kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto dengan menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Jenis data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode pengolahan data Reduksi data, display data, dan klasifikasi data, metode penyajian data menggunakan teks naratif, metode analisis data normatif kualitatif, analisis isi,dan analisis komparatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan tanggung jawab hukum Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dalam pemberian persetujuan etik penelitian dan uji klinik alat kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Bentuk tanggung jawab hukum KEPK dalam pemberian persetujuan etik penelitian dan uji klinik kesehatan didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata serta Pasal Pasal 359 dan 360 KUHP.

Actions (login required)

View Item