RETNO KINASIH, Anggraini (2022) Konflik Politik Penambangan Galian Golongan C di Desa Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (82kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (154kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	PDF (BABII) BAB-II-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (BABIII) BAB-III-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	PDF (BABIV) BAB-IV-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)
	PDF (BABV) BAB-V-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Download (237kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Anggraini Retno Kinasih-F1D018037-Skripsi-2022.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (874kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Konflik Politik Penambangan Galian Golongan C Di Desa Kemangkon Kabupaten Purbalingga.” Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konflik politik yang terjadi dalam penambangan Galian Golongan C di Desa Kemangkon Kabupaten Purbalingga, termasuk mendeskripsikan aktor-aktor terlibat dengan peranannya masing-masing di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma non-positivisme, khususnya konstruktivisme dan perspektif strukturalisme dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, serta pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Penulis menggunakan teori Wehr dan Bartos terkait pemetaan konflik, di mana di dalamnya terdapat tujuh indikator dalam menganalisa sebuah konflik.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, konflik bermula ketika jalan mulai rusak hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Aktor konflik di antaranya yaitu mulai dari penambang, masyarakat, Pemerintah Desa Kemangkon, Paguyuban Perjuangan Rakyat Peduli Serayu, serta DPRD Kabupaten Purbalingga. Konflik juga telah melibatkan beberapa oknum dari kalangan militer mulai dari oknum Danramil hingga Kodim. Beberapa penyebab konflik mulai dari jalan rusak, aktivitasnya yang sampai malam, merusak ekosistem sungai, hingga penambang yang tidak menepati janjinya. Tujuan dari pihak penambang yaitu ingin menggali sebanyak-banyaknya, sementara masyarakat ingin penambangan diberhentikan dan jalan diperbaiki. Konflik terjadi secara naik turun dari akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2021. Aduan kepada Pemerintah Desa hingga Pemerintah Daerah, demonstrasi, dan blokade jalan telah dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya diputuskan untuk penambangan ditutup sementara. Fungsi positif di antaranya berupa perbaikan jalan secara kecil-kecilan (diurug), mediasi, serta arbitrase. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk meminimalisir dampak serta mencegah terjadinya konflik kembali. Beroperasinya penambangan tidak lepas dari aktor dan peranannya masing-masing di dalamnya. Mulai dari masyarakat, yang berperan dalam memberikan dukungan dan persetujuan adanya tambang, Pemerintah Desa yang berperan memberikan Surat Keterangan Domisili Usaha kepada penambang, DPUPR Kabupaten selaku pemberi Informasi Tata Ruang (ITR), DLH Kabupaten Purbalingga selaku pemberi Surat Rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan. Termasuk di tingkat provinsi, mulai dari BBWS SO yang berperan dalam melakukan kajian dan memberikan Hasil Rekomendasi Teknis kepada penambang, serta DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang berperan dalam memberikan Wilayah Izin Usaha Penambangan, Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi, serta Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi.

Actions (login required)

View Item