TANJUNG, Adhitya Permana (2022) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Download (149kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Download (177kB)
	PDF (BabI) BAB I-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	PDF (BabII) BAB II-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	PDF (BabV) BAB V-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Adhitya Permana Tanjung-E1A115131-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analistis (analitycal approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi dari penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis isi serta analisis perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan sinkronisasi hukum, yang artinya peraturan yang derajatnya lebih rendah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik telah didasarkan pada peraturan yang derajatnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak ada substansi dari peraturan tersebut yang saling bertentangan. Bentuk tanggung jawab hukum ahli teknologi laboratorium medik dalam pelayanan kesehatan meliputi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban administrasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item