WIJAYANTI, Dian Tri (2022) Dispensasi Kawin untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menikah di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-Skripsi-2022.pdf Download (200kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-Skripsi-2022.pdf Download (243kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 9 August 2023. Download (529kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 9 August 2023. Download (779kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 9 August 2023. Download (277kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (976kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Dian Tri Wijayanti-E1018016-2022.pdf Download (214kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dian Tri Wijayanti-E1A018106-Skripsi-2022.pdf Download (303kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Dian Tri Wijayanti-E1A018016-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)

Abstract

Perkawinan mempunyai beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya mengenai batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dispensasi kawin bersifat khusus, karena hanya dapat diajukan apabila calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan dan dalam keadaan mendesak. Pada penelitian ini terdapat anak pemohon di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan, dalam kondisi tertentu anak di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama supaya hak dan kewajibannya dapat terpenuhi secara hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dengan reduksi dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua hasil penelitian. Pertama, bahwa Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan berdasarkan pada calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun dan calon mempelai perempuan sudah hamil ± 4 bulan, kehamilan ini tidak menghalangi perkawinan karena Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai terpenuhi serta berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan, apabila usia belum terpenuhi dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Menurut peneliti, Hakim dapat menambahkan Pasal 71 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi dan menambahkan Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ditinjau dari perlindungan hukum anak, menikahkan anak yang di bawah umur dengan dispensasi dari Pengadilan Agama maka hak dan kewajiban suami istri akan dilindungi secara hukum.

Actions (login required)

View Item