DHYANTI, Shafia Yustisia (2022) Analisis Ekonomi Politik terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Download (317kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (849kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Download (257kB)
	PDF (BabI) BAB I-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (596kB)
	PDF (BabII) BAB II-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (576kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 10 August 2023. Download (450kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	PDF (BabV) BAB V-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Download (263kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Download (477kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Shafia Yustisia Dhyanti-F1D018018-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB)

Abstract

Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pemungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Kabupaten Cilacap adalah retribusi pelayanan pasar, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011. Namun, penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada beberapa tahun ini dianggap belum optimal. Dalam hal menyikapi pengelolaan retribusi pelayanan pasar perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun wajib retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap? dan bagaimana implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap dari sudut pandang ekonomi politik?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap dan mengetahui implementasi perda tersebut dari sudut pandang ekonomi politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis mengolah data dentan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai implementasi perda retribusi pelayanan pasar yang telah dianalisis menggunakan teori Edward III, menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar karena masih ada pedagang yang tidak membayar retribusi dan pedagang tidak sepenuhnya paham mengenai isi dari perda retribusi pelayanan pasar. Kemudian, implementasi perda retribusi pelayanan pasar dari sudut pandang ekonomi politik ini mencakup pembahasan mengenai pembentukan hingga implementasi perda retribusi pelayanan pasar berdasarkan teori ekonomi politik, dalam hal ini berkaitan dengan pemerintah, DPRD, dan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Diperoleh temuan bahwa relasi kekuasaan dan problematika sosial telah mereproduksi atribut preman dalam lingkungan pasar. Legitimasi dan lisensi atas praktik preman ditentukan oleh interaksinya dengan aparat yang memiliki modal kekuasaan. Modal kekuasaan dapat berupa kewenangan aparat secara legal formal atas lahan tertentu atau berwujud kekuasaan simbolik. Lalu, terdapat wacana perubahan mengenai perda retribusi pelayanan pasar.

Actions (login required)

View Item