NUGRAHAENI, Elfira Triagusta (2017) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor: 03/G/2014/PTUN.YK ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (39kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (46kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (11kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini akan menguraikan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Persamaan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2014/PTUN.YK. Tergugat dalam perkara a quo adalah Bupati Sleman, dan objek gugatannya yakni Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013 tentang Pengesahan Saudara Hadi Subronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik masa jabatan 2013-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sleman dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Persamaan dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB ). Dimana asas persamaan mensyaratkan agar sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama haruslah disikapi secara sama pula. Akan tetapi, yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, terhadap kasus yang sama yaitu adanya surat suara yang terdapat 2 (dua ) coblosan oleh KPPS disikapi secara berbeda. Sedangkan asas kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu yang dirugikan. Dengan adanya kepentingan yang merugikan penggugat tersebut, penggugat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan dan BPD Desa Sukoharjo akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Keberatan tersebut juga disampaikan kepada Bupati Sleman akan tetapi juga tidak menanggapinya dan tidak mengklarifikasi persoalan tersebut. Akibat hukum dikabulkannya gugatan penggugat yakni Surat Keputusan Objek Sengketa batal, tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa

Actions (login required)

View Item