MARTANISA, Sikma (2022) Problematika Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan di Indonesia. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Download (25kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Download (322kB)
	PDF (BabI) BAB 1-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	PDF (BabII) BAB 2-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	PDF (BabIII) BAB 3-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	PDF (BabIV) BAB 4-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	PDF (BabV) BAB 5-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Download (306kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Sikma Norisda Martanisa-E2A017042-Tesis-2022.pdf Download (444kB)

Abstract

PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di dalamnya menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban perkosaan secara lebih rinci. Dalam PP ini menjelaskan bahwa, untuk tindakan aborsi akibat dari korban perkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung dari sejak hari pertama menstruasi terakhir. Keberadaan PP ini cukup menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pasalnya, perempuan korban perkosaan umumnya harus menanggung beban psikologis sekaligus ekonomis. Korban perkosaan ini mayoritas harus menghidupi anak yang dilahirkan dan menanggung konsekuensi, salah satunya adalah mendapat cercaan dari masyarakat. Sebagian kalangan termasuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Penolakan terhadap PP ini umumnya disebabkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan Pasal yang ada di dalam PP tersebut sehingga bisa menumbuhkan budaya pergaulan bebas secara subur dan bertentangan dengan KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa serta melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan inventarisasi hukum positif. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa peraturan ini bersifat kontradiktif dengan peraturan lain sehingga menimbulkan problematika. Faktor – faktor yang menjadi kendala pelaksanaan aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah ketentuan – ketentuan prosedural yang harus dipenuhi sebagai prasyarat diperbolehkannya aborsi tersebut secara batasan waktu sulit dipenuhi oleh korban dan sulitnya pembuktian serta alat bukti dalam tindak pidana perkosaan. Ketidakjelasan kewenangan, dan ketidaksesuaian dalam hal peraturan yang mengatur legalitas mengenai aborsi ini, khususnya atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health explains the indications of medical emergencies and rape as a plan to prohibit abortion or in other words allow based on indications of medical emergencies, or the consequences of rape victims in more detail. In this Government Regulation, it is explained that for an abortion as a result of a rape victim, the gestational age limit is not more than 40 days, calculated from the first day of the last menstruation. The existence of this Government Regulation is enough to cause polemics in society. It is because women who are rape victims generally have to bear the psychological and economic burden. The majority of these rape victims have to support the children they are born with and bear the consequences, one of which is getting ridiculed by the community. Some groups include Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and Indonesian Doctors Association (IDI). In general, the rejection of this Government Regulation is due to concerns about the misuse of the articles contained in the Government Regulation. So that, it could cause a culture of promiscuity and contrary to the Criminal Code (KUHP) regarding crimes against life and violating the doctor's oath and the medical code of ethics. This research uses a normative juridical research type. This research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The approach method used in this study is normative juridical. It is legal research conducted by examining library materials or secondary data with a positive law inventory. This research is descriptive. The results of this research indicate that this regulation is contradictory to other laws so, it can cause problems. The factors that become obstacles to the implementation of abortion due to rape as regulated in Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health are procedural provisions as a prerequisite for allowing abortion, in terms of gestational age, it is difficult to fulfill by the victim and the difficulty of proving and evidence in criminal acts rape, unclear of authority, and discrepancies in regulations governing the law of abortion, especially on indications of medical emergencies and pregnancy due to rape.

Actions (login required)

View Item