DANI, Silvia Elfan (2022) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Prostitusi. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Download (13kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Download (686kB)
	PDF (BabI) BAB I-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2023. Download (3MB)
	PDF (BabII) BAB II-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2023. Download (9MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2023. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF (BabV) BAB V-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Download (651kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Silvia Elfan Dani-E2A018031-Tesis-2022.pdf Download (2MB)

Abstract

SILVIA ELFAN DANI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Prostitusi”, Komisi Pembimbing, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H., Anggota, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi (pengaturan) terhadap prostitusi dalam hukum pidana di Indonesia dan menganalisis perumusan kebijakan formulasi (pengaturan) terhadap prostitusi pada masa yang akan datang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa PSK atau orang yang memakai jasa PSK tersebut dengan memberikan imbalan berupa uang. Namun demikian dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang merumuskan bahwa perbuatan PSK sebagai tindak pisana, demikian pula terhadap pengguna jasa PSK juga tidak dirumuskan sebagai tindak pidana. Demikian pula dalam RUU KUHP juga tidak ditemukan adanya rumusan tindak pidana terhadap PSK maupun pengguna jasa PSK, yang ditemukan hanya rumusan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Mucikari atau Germo. Kebijakan formulasi terhadap prostitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia saat ini, Pemerintah telah melakukan upaya hukuman terhadap pelaku prostitusi yaitu dalam Pasal 284, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi Hukum Pidana, Prostitusi.

Actions (login required)

View Item