MAHENDRA, Aji Bayu (2022) Implikasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
COVER-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Download (45kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Download (691kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (2MB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (1MB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 16 November 2023. Download (542kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Download (416kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Download (658kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN-Aji Bayu Mahendra-E1A018154-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB) |
Abstract
Penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO membuat Indonesia menetapkan keadaan ini sebagai keadaan darurat melalui Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Penetapan tersebut mengharuskan dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM saat penelitian ini dilakukan ditetapkan melalui Instruksi Mendagri No.39 Tahun 2021 yang selain mengatur PPKM, juga mengatur kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk fasilitas umum bagi masyarakat. Pada sisi lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menggambarkan jika sepertiga masyarakat Indonesia tidak memiliki ponsel dan terancam tidak dapat menggunakan PeduliLindungi. Kebijakan PeduliLindungi sebagai syarat masuk fasilitas umum tersebut menjadi inspirasi dimana dalam penelitian ini hendak dicari tahu implikasi kebijakan PeduliLindungi terhadap HAM, khususnya mengenai hak masyarakat non pemilik ponsel untuk bebas bergerak dan tidak mendapat diskriminasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan jika kewajiban menggunakan PeduliLindungi berpotensi melanggar hak bebas dan dapat menyebabkan diskriminasi terkhusus kepada warga yang tidak memiliki ponsel.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E22379 |
Uncontrolled Keywords: | Covid-19, PPKM, PeduliLindungi, Hak Asasi Manusia |
Subjects: | G > G193 Government policy H > H330 Human rights P > P630 Public health |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Aji Bayu Mahendra |
Date Deposited: | 16 Nov 2022 00:40 |
Last Modified: | 16 Nov 2022 00:40 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/18659 |
Actions (login required)
View Item |