MANGARANAP, Timotius Pati (2017) Konstitusionalitas Pelaksanaan Eksekutif Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (188kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (176kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (701kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (409kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan pengawasan produk hukum daerah antara emerintah dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan republik indonesia, dengan fokus utama pada pengkajian konsistensi dan kesesuaian uu pemerintahan daerah dan uu pajak dan retribusi daerah dengan uud negara republik indonesia tahun 1945 dalam pengawasan produk hukum daerah. tulisan ini menilai konstitusionalitas landasan pengaturan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan sudut pandang konstitusionalitas dan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah semakin menegaskan hubungan yang sentralistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Disatu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keduanya merupakan amanat dari uud 1945. kewenangan pengawasan juga berdampak kepada kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Hal itu tidak bisa sekedar dilihat dari aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berkaitan dengan perspektif perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item