HANANI, Aqila Yufa Tsabita (2022) Implementasi Hukum Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Download (56kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Download (63kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2023. Download (146kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2023. Download (301kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 23 December 2023. Download (73kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Download (43kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aqila Yufa Tsabita Hanani-E1A018226-Skripsi-2022.pdf Download (50kB)

Abstract

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pada tahun 2021, capaian SPM Kesehatan dibeberapa daerah belum memenuhi target 100%, salah satunya yakni Kabupaten Banyumas. Terdapat 2 (dua) standar yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas pada 12 (dua belas) jenis pelayanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diukur dari 4 (empat) parameter menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas telah terlaksana dengan baik, dimana diselenggarakan sesuai dengan standar, tupoksi dan kewenangan, serta dasar hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya belum dapat terlaksana secara maksimal mengingat adanya beberapa hambatan. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas yakni faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya. Pada praktiknya, faktor-faktor tersebut memiliki kecenderungan yang dapat mendukung dan/atau menghambat. Faktor pendukungnya yakni faktor hukum dan faktor budaya, sedangkan faktor penghambatnya yakni faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakatnya. Faktor penegak hukum dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai keduanya, yakni faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Actions (login required)

View Item