RAMADHAN, Galih Pandu (2022) Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Penambang Emas Illegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Download (379kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (826kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Download (354kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 January 2024. Download (517kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 January 2024. Download (580kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only until 6 January 2024. Download (495kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Download (356kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Download (575kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Galih Pandu Ramadhan-E2A021010-Tesis-2022.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)

Abstract

Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) masih terjadi di Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang, Banyumas yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sudah mengatur bagaimana untuk melakukan pertambangan dan mekanisme terhadap dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum kepada PETI terhadap UU Minerba dan UU PPLH beserta kendala dalam penegakan hukumnya, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tidak efektif, karena tidak adanya sanksi pidana sebagai bagian dari proses peradilan, sehingga tidak dapat mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran. Kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, ekonomi, dan pendidikan yang dapat diatasi dengan sinerginya aparat penegak hukum untuk menegakan sistem peradilan pidana secara tegas.

Actions (login required)

View Item