AULIA, Risqi Putri (2023) Perwalian Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2421/Pdt.P/2021/Pa.Jr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RISQI PUTRI AULIA-E1A019203-SKRIPSI-2023.pdf Download (186kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Download (408kB)
	PDF (BabI) BAB I-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (713kB)
	PDF (BabII) BAB II-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (850kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2024. Download (412kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	PDF (BabV) BAB V-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Download (402kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Download (624kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Risqi Putri Aulia-E1A019203-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)

Abstract

Perwalian terhadap Anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan seorang wali diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dimana disebutkan bahwa seseorang harus memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali salah satunya memiliki kemampuan ekonomi. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian anak yatim piatu yang masih di bawah umur dan untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan perwalian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 2421/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tipe Penelitian yuridis normatif, Metode Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Spesifikasi penelitian perskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian hanya mendasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penguasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan perkara aquo yang seharusnya menggunakan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur dan sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Selain itu, Menurut peneliti hakim hendaknya juga menambahkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon perwalian adalah mampu secara ekonomi. pemohon dalam dalilnya menyatakan tidak bekerja sehingga hakim seharusnya memastikan kondisi ekonomi pemohon terlebih dahulu sebelum memutuskan permohonan perwalian ini. Akibat hukum dikabulkannya permohonan ini adalah timbulnya hak dan kewajiban seorang wali yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai kewajiban wali juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Actions (login required)

View Item