MARIYAWATI, Mariyawati (2023) Model Pendampingan Perempuan Pekerja Korban KDRT (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Download (239kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023 -.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF Abstrak-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Download (447kB)
	PDF (BabI) BAB I-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023..pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (690kB)
	PDF (BabII) BAB II-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (733kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (790kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023.pdf Download (465kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023_watermark (3).pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) Lampiran-Mariyawati-F2B020007-Tesis-2023_.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas menunjukan angka yang tinggi. Korban kasus tersebut didominasi oleh perempuan pekerja. KDRT sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang kompleks bagi korban. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas adalah lembaga pemerintah yang berwenang menangani kekerasan berbasis gender dan anak dengan basis kewilayahan di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses pendampingan perempuan pekerja korban KDRT, mendeskripsikan kendala dalam proses pendampingan, serta merumuskan model pendampingan perlindungan perempuan pekerja korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Proses penelitian ini menggunakan metode kuliatatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data menggunakan teknis analisa data interaktif dari Miles dan Hubermas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas berpedoman pada Permen KPPPA RI Nomor 2 Tahun 2022. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya MOU kerjasama yang mengikat dengan stakeholder terkait, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kebutuhan standar layanan dan serta tidak disesuaikan dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Kondisi ini dibuktikan dengan kosongnya beberapa jabatan dalam struktural organisasi, sehingga menciptakan kondisi beban kerja yang timpang. Selain itu sarana penunjang untuk pemenuhan penyandang korban disabilitas dan lansia juga belum terpenuhi. Meskipun demikian proses pendampingan terhadap korban KDRT tetap dilaksanakan sesuai standar layanan yang telah ditentukan. Beberapa indikator keberhasilan proses pendampingan bagi perempuan pekerja korban KDRT yang ditemukan selama proses penelitian yaitu korban mendapatkan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan hidup layak selama di rumah aman UPTD PPA Kabupaten Banyumas, korban dengan gangguan stress pascatrauma dapat kembali pulih, secara kognitif korban telah mampu menentukan pilihan dan aksi untuk menyelesaikan kasusnya. Kondisi ini mendukung korban siap kembali ke masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya. Pendampingan kekerasan berbasis gender tidak dapat disamakan dengan jenis kasus atau kriminal lainnya. Berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Banyumas, pendampingan berbasis psikososial dan multidisiplin dengan melibatkan kader siaga KBG di tingkat desa serta intensifitas tenaga pendamping dapat dijadikan referensi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membentuk Desa Siaga KBG serta memperhatikan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping dengan menyesuaikan eskalasi kasus yang dihadapi, hingga pada akhirnya UPTD PPA dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam proses penanganan kasus KDRT dan kasus kekerasan berbasis gender lainnya.

Actions (login required)

View Item