SILMI, Rhaniya (2023) Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Download (246kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Download (405kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (579kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (568kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2024. Download (354kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Download (223kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rhaniya Silmi-E1A019212-Skripsi-2023.pdf Download (345kB)

Abstract

Peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melakukan pencegahan, pelindungan, serta pemenuhan rasa keadilan terhadap hak-hak korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan khusus tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana kebijakan perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk naratif dan ditulis secara sistematis dengan analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, Pengaturan khusus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diklasifikan dari definisi kekerasan seksual, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan alat bukti pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban kekerasan seksual, serta sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dimana hak-hak korbannya meliputi hak atas pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan, hak atas restitusi dan kompensasi, hak pelindungan sementara, hak untuk tidak hadir dalam persidangan, hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan, serta hak yang bagi keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut belum dapat dikatakan aplikatif (applicable) dikarenakan masih belum terdapat pengaturan pelaksanaan prosedur pengawasan dan pemantauan korban secara berkelanjutan dan masih terdapat kerancuan pada rumusan pasal pemberian restitusi.

Actions (login required)

View Item