IZATIN, Titis (2023) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Kode Etik. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER- TITIS IZATIN- E2B019032-TESIS- 2023.Pdf.pdf Download (75kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS- TITIS IZATIN- E2B019032-2023 pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS- 2023.Pdf.pdf Download (36kB)
	PDF (BabI) BAB- I-TITIS IZATIN -E2B019032- TESIS -2023.Pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	PDF (BabII) BAB- II- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS- 2023. Pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	PDF (BabIII) BAB- III- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS-2023.Pdf.pdf Download (99kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS- 2023. Pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	PDF (BabV) BAB- V- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS- 2023 .Pdf.pdf Download (32kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR- PUSTAKA- TITIS IZATIN- E2B019032- TESIS- 2023.Pdf.pdf Download (194kB)

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Serta Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan pelanggran kode etik dan efektivitas perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggran kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan analisis data menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggraran kode etik sudang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2000 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas yaitu berupa upaya hukum pembelaan diri dan upaya hukum banding adminitratif. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggran kode etik belum efektif karena upaya hukum banding adminitratif belum dapat terlaksana, notaris yang diduga melakukan pelanggran kode etik belum mau menggunakan haknya berupa upaya hukum adminitratif karena sanksi yang diberikan dianggap ringan sehingga notaris tidak perlu untuk menggunakan haknya yang lain untuk melakukan upaya hukum adminitratif

Actions (login required)

View Item