PUTRI, Mikha Dewiyanti (2023) Penegakan Hukum bagi Pengguna Obat tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER -MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Download (745kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Download (881kB)
	PDF (BabI) BAB I-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 June 2024. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 June 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 7 June 2024. Download (933kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MIKHA DEWIYANTI PUTRI-E2A021034-TESIS-2023.pdf Download (1MB)

Abstract

Setiap peredaran obat yang mengandung narkotika dan psikotropika harus mempunyai izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimasa yang akan datang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan data dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, dan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Wsb, serta Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wsb, pengguna obat hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka atau terdakwa. Karena dalam Undang- Undang tersebut pengguna obat tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan yang dapat dipidana hanyalah pengedarnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198. Pengguna obat juga tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Narkotika maupun Undang- Undang Psikotropika, karena kandungan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tidak mengandung Narkotika /Psikotropika tetapi mengandung Thihexyphenidyl termasuk dalam dalam daftar obat keras/daftar G. Pertanggungjawaban pidana bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dimasa yang akan datang, maka mengingat bahwa penggunaan obat keras yang dijual tanpa izin edar belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Kesehatan, maka diperlukan suatu regulasi berupa kriminalisasi yang merumuskan bahwa perbuatan pelaku pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar yang digunakan/ dikonsumsi/dipakai sendiri, merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga dimasa yang akan datang perlu ada perubahan / amandeman dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terhadap ketentuan pidana dengan menambahkan perumusan bahwa perbuatan pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bentuk pertanggungjawaban bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi baik pidana (penjara/denda) maupun rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item