SIMATUPANG, Ananta Nauli (2023) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi atas Hasil Penayangan Film Layar Lebar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Download (440kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Download (475kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 July 2024. Download (102kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 July 2024. Download (113kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 13 July 2024. Download (584kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Download (440kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ananta Nauli Simatupang-E1A019013-Skripsi-2023.pdf Download (393kB)

Abstract

Kemajuan teknologi yang begitu pesat menimbulkan adanya pergantian aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung sudah mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang juga baru. Salah satunya merupakan kegiatan memperbanyak karya cipta film lewat internet tanpa izin pencipta. Hal ini tentu merugikan pemegang hak cipta sinematografi yang seharusnya mendapatkan hak ekonomi berupa royalti. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/Pn-Jmb. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi atas hasil penayangan film layar lebar dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi atas hasil penayangan film layar lebar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 113 Ayat (3) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan menimbulkan akibat hukum dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Actions (login required)

View Item