HAEKAL, Muhammad (2023) Studi Komparasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Download (117kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Download (196kB)
	PDF (BabI) BAB I-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (347kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 24 August 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Download (637kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Haekal-E1A019123-Skripsi-2023.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat terus ditemui dan menjadi perhatian besar bagi negara dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan KUHP yang mampu mengatur persoalan ini dan relevan dengan situasi perkembangan dunia khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Penelitian ini diuraikan dengan teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 tahun 2023 sudah cukup mengatur secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi, Korporasi sebagai subjek hukum pidana, pelaku tindak pidana Korporasi, rumusan dalam menentukan tindak pidana Korporasi, alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, pedoman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Korporasi, dan ketentuan sanksi pada pelaku tindak pidana Korporasi. Selain itu, terdapat pula persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 2023 dengan hukum pidana Amerika Serikat. Persamaannya terletak pada pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku tindak pidana korporasi, dan pidana pokok pelaku tindak pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada ketiadaan MPC dalam mengatur rumusan dalam menentukan tindak pidana korporasi, tidak diaturnya alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana korporasi, pedoman pemidanaan, dan ketentuan sanksi pada pelaku tindak pidana korporasi.

Actions (login required)

View Item