THAMRIN, Suryani (2023) Keabsahan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3213K/Pdt/2018). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf - Cover Image Download (109kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Suryani Thamrin.pdf Download (800kB)
	PDF (BabI) BAB I-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB)
	PDF (BabII) BAB II-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	PDF BAB IV-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	PDF (BabV) BAB V-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Download (462kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Download (496kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Suryani Thamrin-E2B019022-Tesis-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)

Abstract

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam prakteknya sering diajukan gugatan oleh pemilik tanah. Penulis meneliti mengenai keabsahan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menurut pertimbangan hukum hakim di tiap tingkat peradilan yang berbeda, dengan judul “ Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB (studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 3213k/Pdt/2018). Tujuan penelitian ini pertama penulis hendak meneliti sampai di mana keabsahan akta notariil PPJB bagi pembeli, yang kedua bagaimana menurut pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung mengenai keabsahan atas akta tersebut. Metode yang dipakai adalah dengan penelitian yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pertama, akta notariil PPJB yang merupakan Pactum de Contrahendo sebelum perjanjian pokok. Apabila telah dibuat sesuai dengan undang-undang, keabsahannya harus diakui secara pasti dan sebagai alat bukti kuat di persidangan bagi pembeli. Yang kedua, hasil penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Nomor 3213k/pdt/2018, dalam putusan yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PN.Smg. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Semarang membatalkan akta dan menyatakan akta cacat hukum dan tidak sah berdasarkan Putusan MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia), menurut keterangan penggugat, bahwa perjanjian tersebut diawali dengan perjanjian hutang piutang secara lisan dan kemudian dituangkan ke dalam akta PPJB, namun Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 577/Pdt/2017/PT.Smg, memberikan amar putusan yang berbeda dengan putusan PN.Smg, dan menyatakan bahwa akta PPJB sebagai hukumnya sah dan berharga. Dengan pertimbangan hukumnya bahwa tidak ada bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan, dan akta PPJB telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulan dari penulis bahwa menjadi kewajiban dan keharusan bagi para Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu bagi para pihak yang akan mengadakan perjanjian, di sini peran notaris sangat menentukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, karena di setiap perjanjian pasti ada hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan, jangan kewajiban salah satu pihak telah dijalankan, setelahnya kewajiban pihak yang lain berniat untuk mengingkari.

Actions (login required)

View Item