ARROFIANTO, Moh Tegar (2023) Kepercayaan Adat Jawa Mlumah Murep sebagai Alasan Penetapan Wali Adhal (Studi Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Download (65kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Download (279kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 September 2024. Download (381kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 September 2024. Download (461kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 6 September 2024. Download (263kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Download (259kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Moh Tegar Arrofianto-E1A019319-Skripsi-2023.pdf Download (287kB)

Abstract

Wali dalam hukum Islam merupakan salahsatu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Adanya wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali adhal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam hal penolakan atau enggannya wali nasab dikarenakan adanya kepercayaan adat Jawa mlumah murep, seperti kasus yang terjadi di daerah Tulungagung dalam Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat Jawa mlumah murep pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan wali hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Peneliti sepakat dengan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun menurut peneliti, hakim bisa menambahkan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan wali adhal yaitu berpindahnya kewalian dari wali nasab ke wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’yah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Actions (login required)

View Item