ALLIANDUS, Nico Yohanes Imanuel (2023) Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only until 20 September 2024. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-NICO YOHANES IMANUEL ALLIANDUS-E1A019108-SKRIPSI-2023.pdf Download (1MB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak menempatkan korban berada pada posisi tidak aman baik di rumah maupun di luar rumah. Tidak terkecuali perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas yang rentan menjadi objek kekerasan seksual. Pasal 6 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 di wilayah hukum Polresta Banyumas serta mengetahui kendala yang dialami dalam memulihkan korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas walau sudah adanya UU No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banyumas. Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas masih kurang efektif akibat masih terdapatnya perbedaan antara law in action dengan law in book/theory. Kendala-kendala yang ada dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu aspek struktur hukum (legal structure) di mana kurangnya penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyulitkan korban yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi, substansi hukum (legal substance) di mana belum adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang, dan budaya hukum (legal culture) di mana timbulnya stigma buruk di masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang korban kekerasan seksual merupakan aib di lingkungan masyarakat tersebut.

Actions (login required)

View Item