Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran Perjanjian Bersama dalam Penyelesaian Bipartit (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.sus-PHI/2018/Pn Mdn)

MUFID, Tsaniya Afifa (2023) Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran Perjanjian Bersama dalam Penyelesaian Bipartit (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.sus-PHI/2018/Pn Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf

Download (389kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (399kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf

Download (120kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 26 September 2024.

Download (494kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 26 September 2024.

Download (548kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 26 September 2024.

Download (397kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (516kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf

Download (430kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Tsaniya Afifa Mufid-E1A019174-Skripsi-2023.pdf

Download (454kB)

Abstract

Dalam suatu hubungan kerja seringkali terjadi perselisihan. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan hubungan industrial maka wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa hasil penyelesaian bipartit yang telah selesai ini selanjutnya disebut perjanjian bersama yang mana perjanjian tersebut ditandatangi oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya dalam perkara pada Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/201/PN Mdn, Penggugat bernama Saelan Hasanuddin mengajukan gugatan kepada perusahaannya yaitu PT. Tolan Tiga Indonesia atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam prosesnya PT Tolan Tiga Indonesia menolak seluruh pernyataan yang disampaikan Penggugat dan menyatakan bahwa sebelum berakhirnya hubungan kerja diantara keduanya telah dilakukan perundingan bipartit yang menghasilkan perjanjian bersama dan telah didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga peneliti bermaksud untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai pelanggaran terhadap perjanjian bersama dalam perkara tersebut serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran perjanjian bersama bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perndangundangan, kasus serta analisis, spesifikasi penelitian preskriptif dengan data bersumber pada data sekunder yang dianalisis dengan normatif kualitatif dan metode penyajian berbentuk naratif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Saelan Hasanuddin karena telah melanggar perjanjian bersama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran terhadap perjanjian bersama maka Saelan Hasanuddin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Perjanjian Bersama yang telah disepakati keduanya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E23236
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Hukum, Pelanggaran Perjanjian Bersama, Perjanjian Bipartit
Subjects: C > C910 Covenants
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Tsaniya Afifa Mufid
Date Deposited: 26 Sep 2023 06:39
Last Modified: 26 Sep 2023 06:39
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/23766

Actions (login required)

View Item View Item