GLAZIOVI, Dhio (2017) Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
Cover_1.pdf Download (198kB) | Preview |
|
PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) |
||
|
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf Download (204kB) | Preview |
|
PDF (BabI)
Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB) |
||
PDF (BabII)
Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) |
||
PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) |
||
PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB) |
||
PDF (BabV)
Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) |
||
|
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf Download (206kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengambil judul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Wilayah Hukum POLRES Banyumas)”.Tujuan penelitian untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu metode dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari penyidik yang menduduki jabatan dalam Kepala Satuan Narkoba POLRES Banyumas. Dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian bahwa dalam proses melakukan kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, penyidik mempunyai wewenang yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dimana menjadi dasar dalam Penyidikan penanganan tindak pidana narkotika di POLRES Banyumas, wewenang penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan dirumuskan dalam Pasal 15 yaitu, yang pertama kegiatan penyelidikan, dalam proses penyelidikan dilakukan dengan beberapa tahap yakni pengolahan TKP, pengamatan (observasi ), wawancara (interview ), pembuntutan (surveillance ), penyamaran (under cover ), pelacakan (tracking ), dan penelitian dan analisis dokumen. Kemudian pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas, antara lain: dari faktor hukumnya, mengenai kewenangan melakukan penyadapan, kewenangan Kepolisian tidak sama dengan BNN, faktor penegak hukum, latar pendidikan mayoritas staf-staf pendukung yang belum semuanya sarjana, faktor sarana prasarana, dibutuhkan peralatan-peralatan IT (Informasi Teknologi ) yang lebih canggih, faktor masyarakat, masyarakat yang tidak kooperatif merasa enggan untuk mengadu tentang barang narkotika atau tindak pidana narkotika yang dilakukan disekitarnya, faktor kebudayaan, masyarakat Indonesia terlalu gampang terpengaruh dengan budaya rasa ingin tahu.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E17261 |
Uncontrolled Keywords: | Penyidikan, Polres, Tindak Pidana Narkotika. |
Subjects: | N > N14 Narcotics |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Supriyana Supriyana |
Date Deposited: | 15 Oct 2018 03:23 |
Last Modified: | 04 Sep 2020 07:31 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/239 |
Actions (login required)
View Item |