IBRAHIM, Maulana (2019) Pengaturan Air Defence Identification Zone Indonesia Dalam Rangka Melindungi Kedaulatan Negara di Udara Ditinjau Dari Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) COVER-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Download (10kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Maulana Ibrahim-E1A013224-Skripsi-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA-MAULANA IBRAHIM-E1A013224-SKRIPSI-2019.pdf Download (281kB) | Preview

Abstract

Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. Air Defence Identification Zone Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena hanya berada di atas Pulau Jawa dan sekitarnya sehingga belum memadai jika dihadapkan pada luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut setelah diratifikasinya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan ADIZ dalam hukum udara internasional dan untuk menjelaskan keberadaan ADIZ Indonesia bagi penegakan kedaulatan negara di udara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur secara tegas mengenai ADIZ. Roncevert Almond menyebutkan ada empat dasar hukum internasional sebagai dasar penetapan ADIZ yaitu praktik negara-negara yang membentuk hukum kebiasaan internasional, hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan internasional, hukum penerbangan internasional yang tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 dan hukum laut internasional yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS). Air Defence Identification Zone Indonesia saat ini berada di wilayah udara Pulau Jawa, Bali, Madura dan sekitarnya, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (Zona Ekonomi Eksklusif). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan dan konsep ADIZ Indonesia yang akan ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara.

Actions (login required)

View Item