EFFENDY, Rimadani Royan (2024) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Kampanye (Studi terhadap Implementasi Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Download (84kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Download (110kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 March 2025. Download (567kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 March 2025. Download (313kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 March 2025. Download (148kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Download (112kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Download (251kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Rimadani Royan Effendy-E1A020010-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks pengawasan, Bawaslu antara lain bertugas untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyangkut dalam kegiatan kampanye. Penelitian ini hendak menganalisis implementasi Pasal 101 huruf d UU Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagai Bawaslu di level kabupaten berikut hambatan serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Lebih jauh, hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai model pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI oleh Bawaslu di level kabupaten dalam kampanye di berbagai pemilihan umum yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif serta spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN dan TNI oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam kampanye telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 huruf d UU Pemilu dengan dilakukannya berbagai metode baik pencegahan dari segala lini dan penindakan pelanggaran. Adapun Bawaslu Kabupaten Banyumas menghadapi hambatan dan melakukan strategi dalam mengatasi hambatan dalam mengawasi netralitas ASN dan TNI dalam kampanye.

Actions (login required)

View Item